Nara Sumber : Ade Setiawan, S.H.I.[1]
Pendahuluan
Ekonomi Islam sesungguhnya satu realitas baru dalam dunia ilmiah modern saat ini. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini, ia terus tumbuh menyempurnakan diri ditengah-tengah beraneka ragamnya system social dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada system sekuler. Dikatakannya baru dalam tanda petik, karena sesungguhnya ilmu ekonomi Islam sudah pernah diperaktekkan secara sempurna di masa Rasulullah SAW hingga masa keemasan daulah Islamiah beberapa abad lalu.
Namun haruslah ditakini, ekonomi Islam bukan hadir sebagai reaksi atas dominasi kapitalisme maupun sosialisme ketika itu. Ekonomi Islam hadir sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kaffah oleh umatnya, maka konsekuensinya umat Islam harus mewujudkan keIslamannya dalam segala aspek kahidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Karena sesungguhnya, umat Islam telah memiliki system ekonomi tersendiri dimana garis-garis besarnya telah digambarkan secara utuh di dalam Al-Qur’an dan As-sunnah.
Wajarlah kita sebagai umat Islam, melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam. Islam sebagai suatu agama, harus disadari tidak selalu mengurusi masalah Ukhrawiah saja seperti yang selama ini biasa kita tafsirkan, tetapi Islam jiga mengatur dan mengurusi masalah kehidupan duniawi. Kerena itu, suatu system ekonomi yang didasarkan pada konsep Islam, adalah sebuah system ekonomi yang siap mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan yang sebenarnya (Falah), yaitu satu kesejahteraan yang tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani manusia melainkan juga kebutuhan rohani, mengingat esensi manusia justru terletak pada rohaninya.
Pembahasan
A. Tradisi dan Praktek Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw
1. Kegiatan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam;
Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah terkenal dengan kehidupan perniagaannya. Kondisi wilayah jazirah Arab dan sekitarnya yang didominasi oleh padang pasir, pegunungan yang tandus dan penuh dengan bebatuan tampaknya menjadi alasan utama mayoritas penduduk Arab untuk memilih perniagaan sebagai sumber pencaharian mereka[2].
Sementara itu, mayoritas penduduk kota yatsrib (Madinah) memilih bercocok tanam, disamping pengrajin besi dan berniaga, sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Hal ini ditunjang oleh kondisi daerah tersebut yang memiliki tingkat kelembaban dan curah hujan yang cukup, sehingga menjadikannya daerah yang subur.
Dalam melakukan transaksi perniagaan, suku bangsa Arab mempunyai kebiasaan menerapkan sistim ribawi, sebagai berikut :
a. Seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, suatu tenggang waktu akan diberikan dengan syarat membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada harga awal.
b. Seseorang meminjamkan sejumlah uang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat, pada saat jatuh tempo, peminjam membayar pokok modal bersama dengan seatu jumlah tetap riba atau tambahan.
c. Antara peminjam dengan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terhadap suatu tingkat riba selama jangka waktu tertentu. Apabila telah jatuh tempo dan belum bisa membayarnya, peminjam diharuskan membayar suatu tingkan kenaikan riba tertentu sebagai kompensasi tambahan tenggang waktu pembayaran[3].
2. Praktek dan kebijakan ekonomi Rasulullah saw
a. Periode Mekah; Nabi Muhammad saw sebagai seorang pedagang.
Seperti anggota suku Quraisy lainnya, Muhammad saw. Menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, ia ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syiria bersama pamannya Abu Thalib. Setelah menginjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya berasal dari keluarga besar namun berekonomi lemah, Muhammad saw mulai berdagang sendiri pada taraf kecil dan pribadi dikota Mekah.
Dalam melakukan usaha dagangnya, Muhammad saw. Menggunakan modal orang lain yang berasal dari janda kaya dan anak yatim yang tidak mampu mnejalankan modalnya sendiri. Dari mengelola modal tersebut ia mendapat upah atau bagi hasil sebagai mitra.[4] Kepiawaian dalam berdagang yang disertai dengan reputasi dan integritas yang baik membuat Muhammad saw dijuluki Al-‘Amin (terpercaya) dan Ash-Shiddiq (jujur) oleh penduduk Mekah yang berimpikasi pada semakin banyaknya kesempatan berdagang dengan modal orang lain.
Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad saw tetap mejalankan usaha perdagangannya. Ia menjadi menejer sekaligus mitra dalam usaha istrinya. Perjalanan dagang beberapa kali diadakan keberbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri diperbatasan Yaman, Bahrain, Irak, dan Syiria. Muhammad juga terlibat dalam urusan dagang yang besar divestival dagang Ukaz dan Dzul Majaz selama musim haji. Pada musim lain, ia sibuk mengurus perdagangan grosir di pasar-pasar kota Mekah.[5]
b. Periode Madinah; Muhammad saw sebagai seorang kepala negara.
Setelah mendapat perintah dari Allah SWT, Nabi Muhammad saw berhijrah ke Yatsib (Madinah). Di sana Ia disambut dengan hangat oleh penduduk kota tersebut dan dianggakat menjadi pemimpin mereka. Berbeda dengan periode Mekah, Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Ajaran Islamyang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun dikota ini. Nabi Muhammad saw mempunyai kedudukan sebagai kepala negara, disamping sebagai pemimpin Agama.[6]
Rasulullah saw segera membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangandengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim. Kondisi Negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu:[7]
1) Membangun Masjid sebagai Islamic Centre.
2) Menjalin ukhwwah Islamiyyah antara kaum muhajirin dengan kaum Anshar.
3) Menjalin kedamaian dalam Negara, yang tertulis dalam piagam Madinah.
4) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
5) Membuat konstitusi Negara.
6) Menyusun system pertahanan Negara.
7) Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara
3. Pembangunan system ekonomi;
Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah saw merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Qur’an adalah sebagai berikut;[8]
a. Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
b. Manusia hanyalah khalifahh Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
c. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT, oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak sebagian atas kekayaan yang dimiliki manusia llain yang lebih beruntung.
d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
f. Menerapkan system warisan sebagai redistribusi kekayaan.
g. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.
4. Pendirian lembaga Baitul Mal dan kebijakan fiskal.
Rasulullah Saw merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara di abad ketujuh. Semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara, tempat pusat pengumpulan dana itu disebut bait al-mal yang di masa Nabi Muhammad Saw terletak di masjid Nabawi.
a. Pendapatan Baitul Mal; Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah Saw tidak hanya bersumber pada zakat saja. Pada masa ini sisi pemerintahan APBN terdiri atas; kharaj, zakat, khumus, jizyah dan kaffarah.
b. Pengeluaran Baitul Mal; Pada masa Rasulullah SAW, dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan, dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan social.
c. Instrumen kebijakan fiskal meliputi beberapa hal sebagai berikut:
1) Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja.
2) Kebijakan pajak.
3) Anggaran. Dan
4) Kebijakan fiskal khusus.
5. Kebijakan moneter
Mata uang yang dipergunakan bangsa Arab, baik sebelum ataupun setelah Islam, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang.
a. Penawaran dan permintaan uang. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, kedua mata uang tersebut diimpor; dinar dari romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang di ekspor ke kedua Negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada dibawah pengaruhnya. Frekuensi transaksi perdagangan dan jasa menciptakan permintaan terhadap uang dan kerenanya motif utama permintaan terhadap uang pada masa ini adalah permintaan transaksi.
b. Pemercepatan peredaran uang. Faktor lain yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah pemercepatan peredaran uang. System pemerintahan yang legal dan, khususnya, perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan percepatan peredaran uang. Demikian juga tindakan Rasulullah Saw mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak mereka untuk memberikan Qard al-hasan semakin memperkuat percepatan peredaran uang. struktur pasar memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pemercepatan peredaran uang. monopoli kaum Quraisy dalam bisnis perdagangan yang sudah ada sejak dahulu perlahan-lahan mulai berkurang. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengahapusan struktur monopoli dari pasar perdagangan telah meningkatkan efisiensi pertukaran dan membawa perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik.
c. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap nilai uang. Pada awal-awal masa pemerintahan Rasulullah Saw, perekonomian mengalami penyusutan permintaan efektif. perpindahan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah yang tidak dibekali dengan kekayaan ataupun simpanan dan juga keahlian, yang akan diperlukan di Madinah telah menciptakan keseimbangan perekonomian yang rendah. Kebijakan lain yang dilakukan Rasulullah Saw adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenaga kerjaan. Nabi Muhammad Saw mendesak kaum Anshar dan Muhajirin, sejak awal kedatangan mereka ke Madinah, untuk melakukan akad Mudharabah, Muzara’ah, dan Musaqah satu sama lain.
d. Mobilisasi dan utilisasi tabungan. Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal perkembangan Islam adalah penginvestasian tabungan yang dimiliki masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dua cara, yaitu mengembangkan peluang investasi Islami secara legal dan mencegah kebocoran penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami. Pengembangan peluang investasi secara legal dilakukan dengan mengadopsi system investasi konvensional yang kemudian disesuaikan dengan syari’ah, sehingga pihak pemilik tabungan dengan pengusaha dapat bekerjasama dengan satu ex-ente agreement share yang menghasilkan nilai tambah. Karena kegiatan utama ekonomi adalah jasa, pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan, bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan ini adalah mudharabah, muzara’ah, musaqat, dan musyarakah. Pada awal masa Islam, melalui berbagai cara, pemerintah menyediakan fasilitas yang berorientasi investasi. Pertama, memberi kemudahan bagi produsen untuk berproduksi. Kedua, memberikan keuntugan pajak terutama bagi unit produksi baru. Ketiga, meningkatkan efisiensi produksi sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam berinvestasi.
B. Tradisi dan Praktek Ekonomi Pada Masa Al-Khulafa AL-Rasyidun
1. Masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq
Setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah at-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar ash-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah diperaktekkan Rasulullah Saw. Ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.[9] Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negar dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin sehingga tidak ada yang tersisa.
Seperti halnya Rasulullah Saw, Abu Bakar ash-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan Negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih dari tanah-tanah orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.[10]
Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu dengan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.[11]
Dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari pendapatan Negara. Bahkan bila pendapatan Negara meningkat, seluruh kaum muslimin mendapatkan manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut merimlikasi pada peningkatan agreegate demand dan aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkacil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.
2. Masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab
Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar ibn al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syiria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.[12] Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar ibn al-Khattab segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh Persia, ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.
Beberapa hal yang dilakukan Umar ibn al-Khattab dalam pengembangan perekonomian umat Islam pada saat itu adalah :
a. Penyempurnaan lembaga Baitul Mal
Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini, memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Khalifah Umar ibn al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan sebagai dana cadangan.
Pada tanggal 16 H, bangunan lembaga Baitul Mal pertama kali didirikan dengan Madinah sebagi pusatnya, hal ini kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di ibu kota Provinsi. Untuk menangani lembaga tersebut khalifah Umar ibn al-Khattab menunjuk Abdullah ibn Irqam sebagai bendahara Negara dengan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya.[13]
Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti :[14]
1) Departemen Pelayanan Militer. Depertemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan setiap penerima dana.
2) Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
3) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya.
4) Departemen Jaminan Sosial. Depertemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir-miskin dan orang-orang yang menderita.
b. Klasifikasi dan alokasi pendapatan Negara;
Pada masa pemerintahannya, Umar ibn al-Khattab mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu;
1) Pendapatan zakat dan “ushr” (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat local jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kedelapan asnaf.
2) Pendapatan khumus dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
3) Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ‘ushr (pajak Tanah), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya oprasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
4) Pendapatan Lain-lain. Pendapatan ini dugunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana social lainnya.
Selain hal-hal tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti;
1) Kepemilikan tanah. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, khalifah Umar ibn al-Khattab tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah.[15]
2) Zakat. Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan kuda, karet, dan madu sebagai objek zakat karena, pada masanya, ketiga hal tersebut telah lazim diperdagangkan, bahkan secara besar-besaran sehingga mendatangkan keuntungan bagi para penjualnya.
3) ‘Ushr. Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan pajak ‘ushr kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam.
4) Mata Uang. Pada masa pemerintahan khulafa Umar ibn al-Khattab, bobot mata uang dinar seragam, yaitu sama dengan satu mistqal atau 20 qirat atau 100 grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karenanya menimbulkan kebingungan masyarakat. Atas dasar itu, khalifah Umar ibn al-Khattab menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley. Dengan demikian, rasio antara satu dirham dengan satu mitsqal adalah tujuh per sepuluh.[16]
3. Masa pemerintahan Utsman ibn Affan
Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, khalifah Utsman ibn ‘Affan berhasil melakukan ekspansi kewilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian-bagian yang tersisa di Persia, Transoxanis dan Tabaristan.[17]
Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Utsman ibn ‘Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman ibn ‘Affan juga membentuk armada laut kaum mulimin di bawah komando Mu’awiyah hingga berhasil membengun supremasi kelautannya diwilayah Mediterania. Laodicea dan wilayah di semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di afrika utara menjadi pelabuhan pertahanan Negara Islam.
Khalifah Utsman ibn ‘Affan tidak mengambil upah dari kantornya, sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara. Hal tersebut menimbulkan kesalah-pahaman dengan Abdullah bin Irqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdullah bin Irqam menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri khalifah Utsman ibn ‘Affan.
Dalam hal pengelola zakat, khalifah Utsman ibn ‘Affan mendelegasikan kewenangan menaksirkan harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.[18]
Untuk meningkatkan pengeluaran dibidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru Negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu khalifah Utsman ibn ‘Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah-tanah Negara kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakannya ini, Negara memperoleh pendapatan sebesar lima puluh juta dirham atau naik 41 dirham jika dibandingkan pada masa Umar ibn al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.[19]
Memasuki 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman ibn ‘Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan khalifah Utsman ibn ‘Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah.
4. Masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib
Masa pemerintahan khalifahh Ali ibn Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidak-setabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair bin Awwam, dan Aisah yang menuntut kematian Utsman ibn Afan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi sofiyan. Pemberontakannya juga datang dari golongan Khawarij, mantan pendukung khalifahh Ali ibn Abi Thalib yang kecewa pada keputusan tahkim pada perang shiffin.
Sekalipun demikian khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat ia secara suka rela menarik diri dari daftar penerimaan dana bantuan Baitul Mal. Selama pemerintahannya, khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.[20]
Selama masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib system administrasi Baitul Mal, baik ditingkat pusat maupun daerah, telah berjalan dengan baik. Kerja sama antara keduanya berjalan dengan lancer maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali ibn Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status social atau kedudukannya di dalam Islam.[21]
Khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berpemdapat bahwa seluruh pendapatan Negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan, pada hari sabtu, perhitungan baru dimulai.
Selain itu, langkah penting yang dilakukan khalifah Ali ibn Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya.
Kesimpulan
Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;
1. Tradisi ekonomi pada masa Rasulullah SAW;
Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah terkenal dengan kehidupan perniagaannya dimana pada saat itu dalam melakukan perniagaan bangsa Arab menerapkan system riba. Dan setelah dating masa pemerintahan Rasulullah saw maka system ribawi tersebut dihapuskan secara totalitas, selain itu ada beberapa kebijakan yang ditetapkan Rasulullah saw baik yang bersifat fiskal seperti pendirian Baitul Mal dan menerapkan system ekonomi secara bagi hasil atau yang biasa dikenal dengan Mudharabah, Muzara’ah.
Rasulullah Saw juga meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu: membangun Masjid sebagai Islamic Centre, menjalin ukhwwah Islamiyyah antara, kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, menjalin kedamaian dalam Negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, membuat konstitusi Negara, menyusun system pertahanan Negara, meletakkan dasar-dasar keuangan Negara.
2. Tradisi ekonomi pada pemerintahan al-Khulafah al-Rasyidin.
Pada pemerintahan khulafa al-rasyidun pada dasarnya meneruskan sitem dan kebiasaan yang telah diterpkan oleh Rasulullah saw. Pada masa ini yang lebih menonjol adalah pengembangan dibidang pajak, zakat dan pendistribusian pendapatan Negara yang diperoleh dari pajak dan zakat tersebut. Selain itu pendirian lembaga Baitul Mal pertama kali memiliki bangunan sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan Negara yang berpusat di Arab dan segera menyebar cabang-cabang di daerah sekitar Arab. Selain itu pada masa ini pula nilai mata uang Arab disesuaikan bahkan Negara Islam telah berhasil mencetak uang koin untuk Negara Islam.
Editing Text By: Rachmad Aqsa, S.H.I.
Tanpa ada perubahan, sesuai dengan aslinya.
[1] Mahasiswa Program Pasca Sarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Raden Intan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
[2] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 9.
[3] Anwar Iqbal Quresi, Islam and the Theory of Interest, Lahore, S.M. Ashraf Publishers, 1946, hal. 49.
[4] Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta, Yayasan Swarna Bhumi, 1997, hlm.2-3.
[5] Ibid., hal. 12.
[6] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1985, hal. 101.
[7] M.A. Sabzwari, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad saw, dalam Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2001, hal. 20.
[8] Ibid., hal. 28.
[9] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2001, hal. 44.
[10] Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 320.
[11] Ibid,. hal. 163.
[12] Harun Nasution, Op.Cit., hal.58.
[13] Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Pemerintahan Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997, hal. 150.
[14] Ibid., hal. 169-173
[15] Ibid., hal. 34.
[16] M.A. Sabzwari, Op.Cit., hal. 53.
[17] Badri Yatim, Op.Cit., hal. 38.
[18] M.A. Sabzwari,.Op.Cit., hal.58.
[19] Ibid., hal.96.
[20] M.A. Sabzwari. Op.Cit., hal.60
[21] Afzalurrahman,. Loc. Cit.
